CILEGONSATU.ID – Forum Mahasiswa Cilegon yang terdiri dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Cilegon mengelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (2/5/2023).
Dalam kesempatan itu, para peserta aksi menyampaikan aspirasi terkait banyaknya problematika yang terjadi di usia Kota Cilegon ke-24.
Mahasiswa menilai, banyak program kerja yang belum di realisasikan oleh pemangku kebijakan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif di Kota Cilegon.
Mereka juga menyoroti soal 10 janji kampanye Helldy-Sanuji yang baru sebagian terealisasi dan pencapaiannya masih jauh dari target yang dijanjikan.
“Seperti kita ketahui juga, dari 10 janji kampanye tersebut dirangkum dalam Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) diantaranya beasiswa, bantuan UMKM, lapangan pekerjaan, dan bantuan kesehatan. Pada prakteknya, fungsi KCS masig belum banyak dirasakan oleh masyarakat,” kata salah satu peserta aksi disela-sela orasi.
Mahasiswa juga menganggap, bahwa 5.000 beasiswa full sarjana yang dijanjikan, masih cacat kriteria.
“Pemerintah belum tegas soal kriteria penerima beasiswa full sarjana. Hal tersebut masih dikeluhkan oleh masyarakat yang menemukan adanya mahasiswa yang kurang mampu namun tidak mendapatkan beasiswa dari Pemkot,” tandasnya.
Forum Mahasiswa Cilegon juga menyoroti soal tata kelola kota yang selama 24 tahun tidak banyak yang berubah yang dianggap tidak sesuai dengan jargon ‘Modern, Baru, dan Bermartabat’.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyindir terkait keterbukaan informasi publik Kota Cilegon yang berada di urutan paling buncit se Provinsi Banten.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut agar Pemerintah segera merealisasikan 10 janji kampanye Helldy-Sanuji, menuntut transparasi informasi, mendorong untuk mewujudkan good governance dan clean gover, menuntur DPRD Cilegon agar lebih tegas dalam mengontrol kebijakan, meminta perbaikan tata kelola kota, mendorong Wali Kota dan Wakilnya untuk menciptakan hubungan yang harmonis agar tetap fokus pada penyelesaian program kerja, memperbaiki penjaringan beasiswa yang lebih presisi kepada masyarakat yang kurang mampu, memperluas lapangan pekerjaan, memaksimalkan peran legislatif dalam penyerapan ide pokok pikiran masyarakat, dan memaksimalkan sosialisasi dan monitoring tentang bahaya kenakalan remaja. (RED)
