CILEGONSATU.ID – Dalam rangka menyukseskan program pemberdayaan UMKM di Kota Cilegon Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta bersama Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon melakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) di Jakarta. Rabu, (3/8/2022).
Dalam kunjungannya tersebut Sanuji beserta rombongan di terima langsung oleh Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop RI, Adi Trisnojuwono, Kepala Bagian Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, Fiter Beresman Silaen, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra.
Dalam kunjungan tersebut Sanuji meminta langsung arahan terkait program pembinaan para pelaku usaha mikro di Kota Cilegon. Menurutnya ada 22.000 pelaku UKM di Kota Cilegon yang perlu di dorong agar usahanya bisa maju dan berkembang.
“Kita minta arahan terkait program-program yang bisa di sinergikan antara Kemenkop dan Dinkop UKM Kota Cilegon. Kita ingin teman-teman pelaku UKM yang jumlahnya 22.000 di Kota Cilegon bisa memanfaatkan program baik dari pusat ataupun dari Pemkot Cilegon agar bisa semakin mengembangkan usahanya, ” kata Sanuji diruang rapat KemenkopUKM.
Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop RI, Adi Trisnojuwono mengapresiasi langkah Sanuji dan Dinkop Cilegon yang berani ‘jemput bola’ ke KemenkopUKM.
“Bagus, saya sangat senang dengan apa yang pak Wakil Walikota lakukan terkait bagaimana mendukung para pelaku UKM di Kota Cilegon, beliau berani jemput bola langsung kepada kami. Tentu kami terbuka dan siap bersinergi dengan Kota Cilegon”. Ucap Adi Trinojuwono.
Adi menjelaskan bahwa saat ini KemenKopUKM menargetkan, tahun ini segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Di mana SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi.
Menurut data KemenkopUKM, dari sekitar 65 juta lebih UMKM, baru 17,25 juta atau kurang lebih 26,5 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini tentu perlu ditingkatkan, seiring perkembangan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.
“Data ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Lanjut Adi.
Sementara itu Asisten Deputi Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra meminta kepada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon untuk segera melakukan pendataan para pelaku UKM di Kota Cilegon untuk masuk ke toko daring (onboarding) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, diharapkan nantinya produk-produk lokal dalam negeri bisa semakin popoler, sehingga ketergantungan kita terhadap produk impor bisa semakin berkurang,” ungkapnya.
Pemerintah pusat menurutnya saat menargetkan 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus tuntas di tahun ini. (Red)
