Oleh: Ketua KAISAR (Kawan Robinsar) – Roni Denero

Pergantian kepemimpinan di Kota Cilegon bukan sekadar rotasi kekuasaan, tetapi momentum koreksi arah pembangunan.

Kehadiran kepemimpinan Robinsar – Fajar Hadi Prabowo menjadi titik balik setelah periode Helldy Agustian – Sanuji Pentamarta yang dinilai menyisakan sejumlah persoalan tata kelola.

Opini ini menegaskan satu hal, bahwa pemerintahan baru tidak hanya membawa harapan, tetapi juga keberanian membenahi warisan kebijakan yang kurang efektif.

Politik Pencitraan vs Politik Penataan

Tidak dapat dipungkiri, periode sebelumnya banyak menampilkan capaian simbolik berupa penghargaan dan event publik. Namun di tengah kemeriahan tersebut, masyarakat tetap menghadapi persoalan mendasar seperti stabilitas fiskal, efektivitas belanja daerah, serta konsistensi kebijakan pembangunan.

Politik penghargaan yang dominan pada era lalu menciptakan kesan keberhasilan, tetapi manfaat langsungnya bagi masyarakat sering dipertanyakan. Pembangunan terlihat bergerak di permukaan, sementara persoalan struktural belum sepenuhnya terurai.

Sebaliknya, kepemimpinan Robinsar–Fajar justru mengambil pendekatan berbeda dengan cara lebih sunyi dalam pencitraan, tetapi fokus pada penataan.

Warisan Fiskal dan Beban Pemerintahan Baru

Salah satu tantangan nyata yang dihadapi pemerintahan baru adalah ruang fiskal yang terbatas akibat kewajiban program lanjutan. Situasi ini menuntut keberanian melakukan evaluasi anggaran serta penyesuaian prioritas.

Alih-alih melanjutkan pola belanja ekspansif, kepemimpinan Robinsar–Fajar menunjukkan langkah rasional melalui evaluasi program berbiaya tinggi, rasionalisasi belanja seremonial, serta penajaman prioritas layanan publik, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Langkah tersebut menegaskan perubahan paradigma dari politik belanja ke politik efisiensi.

Konflik Kepemimpinan Lama dan Dampaknya ke Birokrasi

Salah satu catatan kritis terhadap era sebelumnya adalah dinamika kepemimpinan yang dinilai memicu fragmentasi birokrasi. Rotasi jabatan dan perbedaan orientasi kebijakan antara Helldy dan Sanuji, menciptakan persepsi berkubu di kalangan ASN.

Akibatnya, koordinasi kebijakan tidak selalu berjalan optimal dan proses konsolidasi organisasi menjadi berkepanjangan. Situasi ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik.

Kepemimpinan Robinsar–Fajar hadir dengan pendekatan rekonsolidasi, menekankan profesionalitas ASN, merit system, serta budaya kerja kolaboratif.

Fokusnya jelas, untuk mengembalikan birokrasi sebagai mesin pelayanan, bukan arena tarik-menarik politik.

Kepemimpinan Kolaboratif sebagai Pembeda

Perbedaan paling mencolok antara dua periode kepemimpinan terletak pada gaya tata kelola. Jika era sebelumnya diwarnai dinamika internal yang cukup kuat, maka pemerintahan baru menonjolkan stabilitas relasi politik dan pendekatan kolaboratif.

Langkah harmonisasi eksekutif–legislatif, dialog dengan komunitas, serta penguatan hubungan pemerintah–industri menunjukkan model kepemimpinan yang lebih inklusif dan strategis.

Dalam konteks kota industri, stabilitas politik adalah kunci. Kepemimpinan Robinsar–Fajar tampak memahami bahwa pembangunan tidak dapat berjalan efektif tanpa konsolidasi stakeholder.

Dari Retorika ke Kerja Nyata

Kepemimpinan baru juga menunjukkan orientasi pembangunan yang lebih pragmatis. Fokus pada penyelesaian proyek tertunda, penguatan layanan publik, serta integrasi perencanaan pembangunan menjadi bukti pergeseran dari retorika menuju kerja nyata.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari dampak konkret yang dirasakan masyarakat.

Kepemimpinan yang Membenahi, Bukan Sekadar Mengganti

Transisi kepemimpinan di Cilegon memperlihatkan kontras yang jelas. Era sebelumnya meninggalkan dinamika pencitraan, fragmentasi birokrasi, dan tekanan fiskal, sementara kepemimpinan Robinsar–Fajar hadir dengan agenda penataan, stabilisasi, dan konsolidasi.

Dalam perspektif penulis, kepemimpinan baru bukan hanya melanjutkan pembangunan, tetapi memperbaiki fondasi tata kelola. Ini adalah fase penting untuk memastikan Cilegon bergerak dengan arah yang lebih stabil, rasional, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemerintahan yang ramai dalam narasi, tetapi kuat dalam penataan. Dan sejauh ini, kepemimpinan Robinsar–Fajar menunjukkan sinyal bahwa Cilegon sedang keluar dari bayang-bayang masa lalu menuju tata kelola yang lebih sehat. (*)