Oleh: Kalipha Umara Aruma, Pemimpin Umum Gen Cilegon
Momentum satu tahun kepemimpinan daerah selalu menjadi ruang evaluasi publik yang penting. Hal ini juga berlaku bagi kepemimpinan Robinsar bersama Fajar Hadi Prabowo, yang dalam satu tahun terakhir menghadirkan berbagai program dan dinamika kebijakan yang layak diapresiasi sekaligus dikritisi secara objektif.
Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol sosial yang sehat. Namun, evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan sering kali tercampur dengan fenomena buzzer, yakni produksi opini yang menyerang atau membela secara berlebihan tanpa basis data dan analisis yang memadai. Di titik inilah batas antara aktivisme dan propaganda menjadi kabur.
Satu tahun kepemimpinan Robinsar–Fajar menunjukkan sejumlah capaian, mulai dari penguatan program pelayanan publik, upaya konsolidasi pembangunan daerah, hingga dorongan terhadap kegiatan sosial dan kebudayaan yang memperkuat identitas lokal.
Tentu, capaian tersebut tidak berarti tanpa kekurangan. Kritik tetap dibutuhkan sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.
Namun, kritik yang sehat seharusnya berbasis fakta, bukan serangan personal atau narasi yang tampak terkoordinasi. Fenomena individu yang mengklaim diri sebagai aktivis, tetapi lebih menonjolkan serangan tanpa solusi, berpotensi mereduksi kualitas diskursus publik.
Ketika kritik berubah menjadi alat persepsi, maka demokrasi kehilangan substansinya.
Aktivisme sejati justru hadir untuk menjaga keseimbangan dengan memberi apresiasi atas capaian sekaligus menyampaikan kritik konstruktif atas kekurangan. Evaluasi satu tahun kepemimpinan daerah seharusnya menjadi ruang dialog publik yang jernih, bukan arena pertarungan narasi yang didorong kepentingan tertentu.
Di era digital, masyarakat perlu lebih cermat membaca opini yang beredar.
Tidak semua suara lantang merepresentasikan kepentingan publik.
Ada yang benar-benar lahir dari kegelisahan sosial, tetapi ada pula yang sekadar reproduksi narasi yang digerakkan agenda tertentu. Kesadaran literasi publik menjadi kunci untuk memilah mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar serangan.
Bagi pemerintahan Robinsar–Fajar, kritik yang objektif justru menjadi energi perbaikan. Kepemimpinan yang kuat bukan yang bebas kritik, melainkan yang mampu menyerap kritik secara rasional dan menjadikannya dasar pembenahan kebijakan. Sebaliknya, kritik yang bermotif propaganda hanya menimbulkan polarisasi tanpa memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Pada akhirnya, satu tahun kepemimpinan daerah bukan hanya soal capaian program, tetapi juga tentang kualitas demokrasi yang menyertainya. Aktivisme yang berintegritas akan memperkuat demokrasi lokal, sementara aktivisme yang kehilangan independensi hanya akan memperkeruh ruang publik.
Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar menilai keberhasilan atau kekurangan pemerintah, melainkan menjaga kejujuran dalam menyampaikan kritik. Demokrasi yang sehat lahir dari dialog yang jernih, evaluasi yang objektif, serta keberanian publik untuk menempatkan integritas di atas kepentingan sesaat. (*)
Tinggalkan Balasan