Ketika Manisnya Laba Menyisakan Pahitnya Bencana

Oleh: Rizal Arif Baihaqi

Di banyak sudut Sumatera, hamparan hijau perkebunan sawit terlihat rapi, teratur, dan sekilas, menjanjikan kemakmuran. Namun di balik barisan batangnya yang seragam, ada cerita pahit yang tak lagi bisa ditutup-tutupi.

Industri yang disebut-sebut sebagai “emas hijau” ini ternyata menyisakan jejak bencana yang semakin sulit diabaikan.

Perkebunan sawit tumbuh dengan cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyembuhkan diri. Hutan-hutan primer yang dulunya menjadi rumah bagi ribuan spesies, penjaga tata air, serta benteng alami dari bencana, digantikan oleh monokultur yang kayu-kayunya tak mampu menahan air maupun menyimpan keanekaragaman hayati.

Setiap batang sawit yang tegak di perbukitan Sumatera hari ini, membawa lebih dari sekedar harapan, ia membawa beban yang tak terlihat, yang kini sedang menimpa jutaan jiwa.

Perkebunan sawit yang menjanjikan “kemakmuran hijau” ternyata kerap menjelma “bom ekologis” yang meledak di musim hujan.

Tanah yang sebelumnya menyerap dan menahan limpahan hujan kini berubah menjadi lantai keras yang mudah tergerus dan longsor.

Dari Lahan Hijau ke “Zona Merah Bencana”

Ketika hujan deras turun, air tidak lagi menemukan akar-akar kuat yang mampu menahannya. Ia mengalir liar, menghanyutkan lumpur, merendam desa, merusak jalan, dan kadang merenggut nyawa.

Banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera berulang seperti kaset rusak. Ulang, dan ulang lagi, namun penyebabnya terus saja dibantah atau dialihkan.

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran, meski dilarang, masih dilakukan di banyak tempat demi efisiensi. Hasilnya, langit kelabu, asap pekat menyelimuti kota, kerongkongan perih, dan udara yang berubah menjadi musuh.

Anak-anak tak bisa sekolah, lansia sulit bernapas, ekonomi lokal tersendat. Dan kita menyebutnya apa? Force majeure? Padahal banyak yang berasal dari pilihan yang sengaja dibuat.

Pada dasarnya, banyak lahan perkebunan sawit dibuka dengan menggunduli hutan primer atau lahan gambut. Deforestasi besar-besaran ini menghapus sistem penyerapan air alami. Akar pohon, lapisan gambut, dan tutupan vegetasi yang dulu menyerap hujan, kini hilang.

Hasilnya, tanah menjadi padat, tidak mampu menyerap air, dan air hujan pun berubah menjadi aliran deras, memicu banjir dan longsor.

Sawit memang menghadirkan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi. Namun jika keuntungan jangka pendek harus dibayar dengan kerusakan jangka panjang, apakah itu benar-benar manis? Ataukah ini hanya gula palsu yang meninggalkan luka?

Di banyak desa, masyarakat adat kehilangan tanah ulayat. Sungai-sungai tercemar limbah, satwa kehilangan habitat, konflik manusia–satwa meningkat, dan struktur sosial lokal pun retak.

Bahkan ketika bencana datang, mereka yang paling dulu terdampak justru yang paling sedikit memperoleh manfaat dari industri tersebut.

“Sawit but not sweet.”

Baru-baru ini, kerugian akibat bencana ekologis di Sumatera yang dipicu oleh deforestasi dan ekspansi sawit, diperkirakan mencapai sekitar Rp 68,7 triliun selama periode November 2025.

Angka ini mencakup kerusakan infrastruktur, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya lahan pertanian, serta biaya relokasi dan bantuan korban.

Karena kenyataannya, yang manis hanyalah laporan finansial perusahaan dan segelintir elite yang diuntungkan. Sedangkan yang pahit, banjir, asap, longsor, kehilangan tanah, hancurnya ekosistem, ditanggung oleh jutaan orang.

Sejak akhir November 2025, beberapa wilayah di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda banjir bandang dan longsor yang parah.

Ribuan rumah terendam atau rusak, banyak warga mengungsi, dan arus bantuan masih terhambat oleh rusaknya infrastruktur.

Korban jiwa terus bertambah. Puluhan hingga ratusan orang tewas, dan ratusan lainnya hilang. Banyak desa kini “terputus” dari bantuan karena jalan dan jembatan rusak berat.

Meskipun skala kerusakan sangat besar dan menyentuh banyak provinsi, pemerintah, ketimbang menetapkan “bencana nasional”, lebih memilih memberi status “darurat bencana daerah” untuk setiap wilayah terdampak.

Namun secara ekologis dan kemanusiaan, ini bukan sekadar “bencana lokal”. Kerusakan menyebar luas, mempengaruhi jutaan orang, dan merusak tatanan lingkungan yang tak mudah diperbaiki.

Ini bukan seruan untuk membenci sawit, tetapi untuk membuka mata, bahwa keberlanjutan bukan slogan, melainkan kebutuhan. Bahwa ekonomi dan ekologi tidak boleh dipertentangkan.

Bahwa Sumatera tak boleh terus menjadi halaman belakang tempat kita mengubur kesalahan. Sebab ketika alam diam, sebenarnya ia sedang menghitung. Dan saat balasannya tiba, kita semua akan merasakan pahitnya.

Refleksi Kebudayaan

Sebagai wartawan kebudayaan dan penulis ini, saya tidak ingin melihat sawit hanya sebagai komoditas ekonomi.

Kita harus menyadari bahwa “kemakmuran” yang dibawa sawit hari ini dibayar mahal dengan bencana, kerugian sosial, dan kehancuran alam.

Saya menulis ini bukan untuk mengutuk semua pelaku, tetapi untuk membuka mata masyarakat, bahwa pilihan terhadap lahan, terhadap model produksi, terhadap pembangunan, bukan sekadar urusan profit jangka pendek.

Ia adalah urusan masa depan manusia, ekosistem, dan identitas budaya suatu wilayah.

Kalau kita terus membiarkan hutan digantikan monokultur, gambut dikeringkan demi keuntungan, maka kita sedang menanam benih bencana yang suatu hari akan memakan kita sendiri.

Sudah saatnya kita menuntut akuntabilitas, bukan sekedar dari perusahaan, tetapi juga dari pemerintah dan konsumen global.

Keberlanjutan bukan slogan, ia harus jadi komitmen nyata. (***)

Cilegon, 1 Desember 2025