Tantangan Pemerataan Pendidikan di Cilegon

Tantangan Pemerataan Pendidikan di Cilegon, Kuota Terbatas dan Realitas Pendidikan Perkotaan

CILEGONSATU.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Cilegon kembali memperlihatkan realitas klasik pendidikan perkotaan.

Tingginya jumlah lulusan sekolah dasar tidak sepenuhnya sebanding dengan daya tampung sekolah negeri.

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan komposisi kuota penerimaan siswa SMP negeri sebagai berikut:

A. 40 persen jalur domisili;

B. 20 persen jalur afirmasi;

C. 35 persen jalur prestasi; dan

D. 5 persen jalur perpindahan tugas orang tua.

Namun di balik pembagian kuota tersebut, data Dindikbud menunjukkan fakta penting. Dari total 8.168 lulusan SD tahun ini, daya tampung SMP negeri hanya mencapai 3.456 kursi, atau sekitar 42 persen dari keseluruhan calon peserta didik.

Artinya, lebih dari separuh lulusan SD diproyeksikan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, madrasah, maupun pondok pesantren.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Suhanda, menilai kondisi tersebut bukan persoalan baru, melainkan tantangan struktural yang hampir selalu dihadapi kota-kota berkembang dengan pertumbuhan penduduk tinggi.

“Kita perlu mengubah persepsi masyarakat. Sekolah negeri bukan satu-satunya indikator kualitas pendidikan. Sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya juga bagian penting dari sistem pendidikan nasional,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, orientasi masyarakat yang masih berpusat pada sekolah negeri sering kali memicu persaingan yang sangat ketat setiap musim penerimaan siswa baru, padahal kapasitas pendidikan telah tersebar di berbagai satuan pendidikan.

Ia menegaskan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya pada sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ketika seluruh sekolah berkembang, distribusi siswa akan lebih seimbang dan tekanan terhadap sekolah negeri dapat berkurang,” tambahnya.

Fenomena keterbatasan daya tampung ini sekaligus memperlihatkan dinamika pendidikan di wilayah perkotaan yang terus tumbuh. Urbanisasi, pertumbuhan keluarga muda, serta meningkatnya kesadaran pendidikan menyebabkan permintaan terhadap sekolah negeri terus meningkat setiap tahun.

Tantangan tersebut, tentu tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan kuota penerimaan, melainkan membutuhkan pendekatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, penyelenggara pendidikan swasta, masyarakat, hingga orang tua siswa.

SPMB 2026 di Cilegon pun menjadi momentum refleksi bersama bahwa pendidikan berkualitas tidak semata ditentukan oleh status sekolah, melainkan oleh kualitas proses belajar, lingkungan pendidikan, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan penerimaan siswa baru tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan distribusi peserta didik guna membangun sistem pendidikan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. (Red)