Sekda Cilegon Ahmad Aziz Tegaskan ASN Harus Kompak, Tak Ada Sekat Kelompok

CILEGONSATU.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menegaskan komitmennya menyatukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon. Dia meminta seluruh ASN bekerja kompak tanpa sekat kelompok maupun kepentingan tertentu.

Hal tersebut disampaikan Aziz usai resmi dilantik sebagai Sekda Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).

Aziz mengatakan pesan utama Robinsar dalam pelantikan adalah agar dirinya menjadi komando bagi seluruh ASN. Seluruh aparatur diminta bergerak dalam satu arah untuk menjalankan program prioritas pemerintah daerah.

“Pesan beliau pada saat memberikan amanat agar Sekda bisa menjadi komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon agar kompak, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memilih-milih,” ujar Aziz.

“Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” sambungnya.

Menurut Aziz, kekompakan ASN menjadi modal penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. Karena itu, dia berkomitmen menciptakan suasana kerja yang guyub dan solid.

“Komitmen saya adalah pertama kita harus menjaga kekompakan, keguyuban di antara seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Semuanya harus bisa mendukung apa yang menjadi program-program prioritas Pak Wali Kota,” katanya.

“Intinya kita harus kompak. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok. Saya harus bisa menyatukan seluruh PNS atau ASN yang ada di Kota Cilegon,” tegas Aziz.

Pelayanan Masyarakat Jadi Prioritas

Aziz menegaskan kesatuan langkah ASN harus bermuara pada peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada program yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

Kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Termasuk juga kita harus total melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus layani, kita harus penuhi,” ujarnya.

Dia mengatakan kebutuhan masyarakat tetap harus direspons meskipun tidak seluruhnya tercantum secara eksplisit dalam program prioritas maupun RPJMD.

“Apabila ada yang tidak tercantum dalam janji-janji prioritas dan kemudian RPJMD, kalau memang itu kebutuhan masyarakat, tentu kita harus layani juga,” sambungnya.

Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi PR

Dalam menjalankan tugas sebagai Sekda, Aziz menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Cilegon. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga angka kemiskinan.

“Mulai dari infrastruktur, kemudian dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran, angka kemiskinan. Itulah beberapa hal yang menjadi PR Pemerintah Kota Cilegon,” ungkap Aziz.

Dia memastikan program yang telah direncanakan dalam RPJMD akan dikawal agar dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan prioritas daerah.

“Ke depan mudah-mudahan dari yang sudah direncanakan di dalam RPJMD, semua program-programnya kita bisa tuntaskan, selesaikan,” katanya.

Namun, Aziz menyadari pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas.

“Kita dengan keterbatasan harus bisa memilah-milah, menentukan skala prioritas. Prioritasnya adalah sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam program-program prioritas, janji-janji politik, termasuk kebutuhan masyarakat yang harus kita kedepankan,” jelasnya.

Sekda Soroti Fiskal dan PAD

Aziz juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang menjadi salah satu tantangan pemerintah. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi fiskal adalah transfer dari pemerintah pusat.

Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Pemkot Cilegon akan berupaya menjaga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang lemah mungkin karena fiskalnya terkait dengan transfer dari pusat. Tapi kalau untuk daerah sendiri terkait dengan PAD, kita upayakan supaya tetap dijaga, sebisa mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.

Aziz mengatakan BPKPAD Kota Cilegon telah melakukan sejumlah langkah, termasuk pendataan terhadap wajib pajak.

“Dari teman-teman BPKPAD sudah melakukan pendataan terhadap wajib-wajib pajak dan sebagainya. Mudah-mudahan di 2026, di perubahan ini sudah mulai ada pergerakan kenaikan khususnya di fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk untuk tahun 2027,” tuturnya.

Pembangunan Tak Hanya Fisik

Terkait anggapan adanya krisis pembangunan fisik dalam dua tahun terakhir, Aziz mengatakan penilaian pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan dan realisasi program yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya dapat diukur dari proyek fisik. Pembangunan nonfisik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pembangunan kan menyesuaikan dengan program prioritas dan apa yang tertuang dalam RPJMD. Kita kawal itu saja. Apakah itu dinilai krisis atau tidak, kita lihat di dokumen perencanaan kita,” jelasnya.

Aziz menyebut sejumlah pembangunan fisik tetap berjalan di Kota Cilegon, mulai dari penataan taman, perbaikan trotoar, penataan lingkungan hingga perbaikan sekolah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PUPR juga terus dilakukan.

“Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga nonfisik. Kalau fisiknya kita sudah bisa lihat, misalnya pembangunan taman, kemudian perbaikan trotoar, penataan lingkungan, sekolah-sekolah, perbaikan dan sebagainya,” ujarnya.

“Termasuk infrastruktur di Dinas PUPR, ada jalan, pengairan, drainase dan sebagainya,” pungkas Aziz. (Red)