CILEGONSATU.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi ruang kerja bersama untuk mempercepat penanganan kemiskinan di Kota Cilegon.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cilegon sekaligus Ketua TKPKD Fajar Hadi Prabowo saat Forum TKPKD Kota Cilegon Tahun 2026 yang digelar pada Senin (31/8/2026).
Forum tersebut diikuti sejumlah unsur, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, Baznas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya.
Fajar mengatakan persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.
“Hari ini saya ingin menyatukan visi bagaimana kita sama-sama menjadikan forum ini menjadi working hub,” ujar Fajar.
Dia berharap TKPKD tidak sekadar menjadi forum koordinasi dan rapat administratif. Forum tersebut harus menjadi tempat berbagai pihak menyusun langkah konkret dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Libatkan Mahasiswa Jadi ‘Radar’ Kondisi Masyarakat
Fajar juga menilai generasi muda, termasuk mahasiswa, perlu dilibatkan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat di lapangan.
“Anggaplah mereka sebagai radar, sebagai mapping kita awal terhadap apa terjadi realita di lapangan saat ini,” katanya.
Menurut Fajar, keterlibatan generasi muda juga dapat membuka perspektif baru dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan.
Dia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam TKPKD untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan generasi muda dinilai penting untuk menghasilkan program yang lebih tepat sasaran.
Fajar Minta Bantuan Diubah Jadi Pemberdayaan
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga meminta perangkat daerah, camat dan lurah mengubah pendekatan dalam penanganan kemiskinan.
Dia menilai pemberian bantuan memang diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun, masyarakat juga harus didorong agar memiliki kemampuan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Jangan pernah menganggap masyarakat adalah objek bantuan. Tugas kita adalah melakukan empowerment dan sustainability,” tegas Fajar.
“Antara bantuan dan pemberdayaan, yang harus diupayakan adalah pemberdayaan,” sambungnya.
Fajar berharap program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dia juga meminta evaluasi dilakukan secara rutin untuk melihat efektivitas program yang telah dijalankan.
Kemiskinan Cilegon Turun Jadi 3,44%
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Kota Cilegon sekaligus Sekretaris TKPKD Achmad Jubaedi mengatakan Forum TKPKD 2026 bukan sekadar agenda administratif.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam menangani persoalan kemiskinan.
“Kegiatan ini diselenggarakan bukan sekadar sebagai agenda seremonial administratif, melainkan juga sebagai wadah konsolidasi langkah kita bersama,” ujar Jubaedi.
Dia menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kota Cilegon pada 2025 berada di angka 3,44%.
Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang berada di level 3,75%. Dengan capaian itu, Kota Cilegon menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Banten.
Meski menunjukkan tren positif, Jubaedi mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri.
“Ini adalah capaian positif, namun forum ini digagas dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh lekas berpuas diri karena masih ada warga yang tergolong miskin yang menanti intervensi komprehensif dari kita,” katanya.
Menurutnya, masih diperlukan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat yang berada dalam kategori miskin dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
Pemkot Cilegon berharap sinergi melalui TKPKD dapat semakin diperkuat. Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (red)
Tinggalkan Balasan