CILEGONSATU.ID — Komisi IV DPRD Kota Cilegon mendorong penambahan anggaran taktis pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan program kerja dan anggaran antara Komisi IV dan OPD mitra, yang berlangsung dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan di tingkat masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Yamanan, mengatakan bahwa usulan penambahan anggaran merupakan bentuk respons terhadap aspirasi warga yang menginginkan percepatan penanganan kerusakan infrastruktur skala ringan, terutama jalan lingkungan, sanitasi, drainase, serta fasilitas publik yang memerlukan intervensi cepat.
“Kami sudah mengusulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan sekaligus mengharapkan OPD lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada,” ujar Yamanan.
Ia menyebut anggaran taktis perbaikan jalan pada tahun sebelumnya sebesar Rp1 miliar dinilai belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Karena itu, Komisi IV mendorong agar alokasi anggaran tahun 2026 dapat ditingkatkan.
“Kami minta anggaran dana taktis perbaikan jalan ditingkatkan, tidak seperti tahun kemarin yang hanya Rp1 miliar. Hal ini penting agar kerusakan jalan yang sifatnya ringan bisa langsung ditangani,” katanya.
Selain perbaikan jalan, Komisi IV juga menyoroti kebutuhan percepatan pelayanan teknis lainnya, seperti pergantian lampu penerangan jalan umum (PJU), yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Yamanan menambahkan bahwa Komisi IV juga mendorong percepatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang ditargetkan sebanyak 2.000 unit dalam empat tahun mendatang.
Menurutnya, pembiayaan program tersebut tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga dapat memanfaatkan dukungan pendanaan dari pusat maupun industri.
“Kami mendorong agar penyelesaian 2.000 RTLH ke depan tidak bergantung sepenuhnya pada APBD, tetapi juga melalui dana pusat dan bantuan industri,” jelasnya.
Pada akhir pernyataannya, Yamanan memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal implementasi program OPD agar setiap penggunaan anggaran dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat harus kembali untuk masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan,” tegasnya. (ADV)
Tinggalkan Balasan